Home » Opini » Pasutri dalam satu perusahaan, antara boleh dan tidak boleh!

Pasutri dalam satu perusahaan, antara boleh dan tidak boleh!

Terdapatnya pasangan suami istri yang bekerja dalam satu perusahaan, sepertinya masih menjadi persoalan di beberapa perusahaan. Terkecuali perusahaan yang tidak mau ambil pusing kalau ada karyawannya yang bersuami istri. Sebagian perusahaan menetapkan kebijakan larangan pasangan suami istri untuk berkarir dalam satu perusahaan. Salah satu harus keluar, tidak ada pilihan lain. Sedangkan di perusahaan yang lainnya, persoalan pasangan suami istri berkarir dalam satu perusahaan masih menjadi diskursus yang dinamis bahkan cenderung heboh. Boleh dan tidak boleh sama sekali atau boleh dengan persyaratan.

Mengapa ada perusahaan yang benar- benar tidak membolehkan terdapatnya pasangan suami istri berkarir dalam satu perusahaan? Tentunya terdapat alasan menetapkan kebijakan itu. Bukan hanya sekedar untuk pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendapatan dari perusahaan bisa disebarkan kepada lebih dari 1 keluarga. Kalau yang menerima pendapatan dari perusahaan merupakan pasangan suami istri tentunya pendapatan itu akan jatuh di 1 keluarga.

Sekedar menebak, larangan pasangan suami istri berkarir dalam satu perusahaan alasan utamanya adalah untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Meski bisa diduga, konflik kepentingan akan sangat jarang ditemukan, tetapi kebijakan itu tetap diberlakukan. Di sini larangan itu sebenarnya mengandung pesan dari perusahaan itu bahwa perusahaan benar-benar berkomitmen untuk menerapkan GCG alias tata kelola perusahaan yang baik. Saya tidak paham prinsip-prinsip GCG khususnya dalam penerapannya di sebuah perusahaan, namun dalam GCG, jelas-jelas menutup ruang terhadap terdapatnya budaya KKN. Salah satu pemicu yang cukup rawan dan sensitif timbulnya KKN adalah terdapatnya hubungan suami istri itu. Meskipun terjadinya hal itu, kemungkinannya kecil, perusahaan tetap menerapkan kebijakan larangan pasangan suami istri berkarir dalam satu perusahaan sebagai manifestasi komitmennya terhadap GCG. Ini bisa menjadi tambahan citra positif bagi perusahaan.

Alasan lain yang bisa diajukan terdapatnya larangan suami istri berkarir dalam satu perusahaan adalah memudahkan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan, terutama bagi perusahaan besar. Sehingga perusahaan dapat bergerak lebih cepat dalam menghadapi perubahan. Tentunya manajemen perusahaan akan dibuat pusing dan lama dalam pengambilan keputusan tatkala akan mengocok ulang, mutasi atau promosi karyawannya, bila yang dihadapi adalah karyawan yang memiliki suami atau istri dalam perusahaan yang sama. Di sini konteksnya adalah demi kepentingan perusahaan maka ditetapkanlah kebijakan larangan suami istri berkarir dalam satu perusahaan.

Bagaimana terhadap yang masih saja ngotot membolehkan pasangan suami istri bersama-sama berkarir dalam satu perusahaan? Di sini konteksnya menjadi agak lain. Ini menjadi cenderung berbicara tentang kepentingan karyawan itu sendiri, dan perusahaan dengan pasangan suami istri dengan jumlah yang cukup banyak terpaksa berhadapan dengan kepentingan karyawannya. Bisa jadi, isu HAM menjadi benteng pertahanan karyawan yang menolak larangan suami istri berkarir dalam perusahaan yang sama. Penolakan ini akan semakin parah, bila primordialisme di perusahaan itu, yang sudah mewujud secara historis dengan cukup banyaknya pasangan suami istri atau pertalian darah dalam perusahaan itu, berkelindan dengan primordialisme ego kelompok yang ada dalam tubuh perusahaan. Kalau sudah begini, daripada bertambah pusing akibat memikirkan pekerjaan, rasanya tidak merasa perlu ikut-ikut ribut memikirkan boleh dan tidak bolehnya pasangan suami istri berkarir dalam satu perusahaan. Wong tidak punya istri bekerja di perusahaan yang sama..he..he!

Perusahaan tentunya memiliki jajaran sebagai pemegang otoritas tertinggi, dan mereka haruslah memperjuangkan kepentingan demi kemajuan perusahaan untuk kemaslahatan segenap karyawan dan stakeholdernya. Diperlukan keberanian bersikap tegas untuk menetapkan suatu kebijakan, meski tidak menyenangkan bagi sebagian kelompok atau sebagian karyawan perusahaan. Lamanya tarik ulur kesepakatan boleh dan tidak bolehnya pasangan suami istri berkarir dalam satu perusahaan bisa menjadi tendensi akan semakin mengendapnya primordialisme dalam tubuh perusahaan.

Kalau demokrasi dalam bernegara, bolehlah berlama-lama rapat membahas suatu persoalan, bahkan bisa jadi, deadlock menjadi pilihan terakhir, karena memang rakyatlah yang berdaulat. Kalau di perusahaan? Apakah karyawan atau pemilik perusahaan yang berdaulat? Silakan direnungkan sendiri. Kalau saya punya modal dan membangun perusahaan, mau dibawa kemana perusahaan, terserah maunya saya dong! Tapi percayalah, kalau saya punya perusahaan, saya akan tetap berusaha memikirkan kesejahteraan semua karyawan, tentunya agar mereka happy dan tidak ribut! Doakan ya! Andaikata pun masih ada sebagian kecil karyawan saya yang belum merasa happy dan masih ribut, biar saya suruh bangun perusahaan sendiri saja! Beres!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share this post: Share this post with the world.
  • TimesURL
  • Gatorpeeps
  • Muti
  • Twitter
  • Posterous
  • Facebook
  • laaik.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com